A. Perkembangan Provinsi di Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.506 pulau. Pulau-pulau tersebut menyebar di sekitar khatulistiwa. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia antara lain Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian.
Secara administrasi wilayah Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Jumlah provinsi di Indonesia pada saat ini adalah 33 provinsi.
Provinsi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada saat Indonesia mem-proklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 jumlah provinsi di
Indonesia hanya ada delapan. Provinsi yang ada pada saat itu adalah Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Maluku.
Jumlah Wilayah Administratif di Indonesia :
No. Nama Provinsi Ibu Kota
==============================================
1. Bali Denpasar
---------------------------------------------------------------------
2. Banten Serang
---------------------------------------------------------------------
3. Bengkulu Bengkulu
---------------------------------------------------------------------
4. Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta
---------------------------------------------------------------------
5. DKI Jakarta Jakarta
---------------------------------------------------------------------
6. Gorontalo Gorontalo
---------------------------------------------------------------------
7. Jambi Jambi
---------------------------------------------------------------------
8. Jawa Barat Bandung
---------------------------------------------------------------------
9. Jawa Tengah Semarang
---------------------------------------------------------------------
10. Jawa Timur Surabaya
---------------------------------------------------------------------
11. Kalimantan Barat Pontianak
---------------------------------------------------------------------
12. Kalimantan Selatan Banjarmasin
---------------------------------------------------------------------
13. Kalimantan Tengah Palangkaraya
---------------------------------------------------------------------
14. Kalimantan Timur Samarinda
---------------------------------------------------------------------
15. Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang
---------------------------------------------------------------------
16. Kepulauan Riau Tanjung Pinang
---------------------------------------------------------------------
17. Lampung Bandar Lampung
---------------------------------------------------------------------
18. Maluku Utara Ternate
---------------------------------------------------------------------
19. Maluku Ambon
---------------------------------------------------------------------
20. Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh
---------------------------------------------------------------------
21. Nusa Tenggara Barat Mataram
---------------------------------------------------------------------
22. Nusa Tenggara Timur Kupang
---------------------------------------------------------------------
23. Papua Barat Manokwari
---------------------------------------------------------------------
24. Papua Jayapura
---------------------------------------------------------------------
25. Riau Pekanbaru
---------------------------------------------------------------------
26. Sulawesi Barat Mamuju
---------------------------------------------------------------------
27. Sulawesi Selatan Makassar
---------------------------------------------------------------------
28. Sulawesi Tengah Palu
---------------------------------------------------------------------
29. Sulawesi Tenggara Kendari
---------------------------------------------------------------------
30. Sulawesi Utara Manado
---------------------------------------------------------------------
31. Sumatra Barat Padang
---------------------------------------------------------------------
32. Sumatra Selatan Palembang
---------------------------------------------------------------------
33. Sumatra Utara Medan
---------------------------------------------------------------------
B. Perkembangan Wilayah Laut Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantai-nya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km2 atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km2 luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil laut. Artinya, antarpulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda. Pemerintah mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia adalah 12 mil. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Indonesia dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.
Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batasan lautan sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan dasar ini suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Berbagai sumber daya alam seperti perikanan, gas bumi, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya dapat dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB.
Zona Ekonomi Ekslusif
Wilayah laut Indonesia sangat luas. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
1. Zona Laut Teritorial
Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Sebuah negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Batas teritorial Indonesia telah diumumkan sejak Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957.
2. Zona Landas Kontinen
Landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut.
Penentuan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Asia dan Australia. Pada zona ini suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Negara tersebut juga harus menyediakan jalur pelayaran yang terjamin keselamatan dan keamanannya.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Eksplorasi adalah penyelidikan tentang sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Eksploitasi adalah pengusahaan atau mendayagunakan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Konservasi adalah upaya pemeliharaan atau perlindungan sumber daya alam supaya tidak mengalami kerusakan. Di zona ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai prinsip hukum laut internasional.
Peta Wilayah Laut Indonesia
Sumber : Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VI
Arif Julianto Sri Nugroho, Nur siwi Ismawati
Izin sumber untuk tugas.. terima kasih.. ^^
ReplyDelete